PKS Minta Maaf Atas Insiden Injak Merah Putih

Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq meminta maaf atas terjadinya insiden penginjakan kain Merah Putih dalam acara peringatan hari ulang tahun (Milad) ke-13 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Tasikmalaya. Menurut Mahfud, insiden itu adalah sebuah ketidaksengajaan.

"Itu adalah sumbangan spontan untuk memeriahkan acara. Namun tak disangka. di ujung tarian ada kain seperti bendera merah putih yang terinjak peserta tari. Ini mengejutkan panitia" kata Mahfuz Siddiq yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai itu dalam keterangannya, Ahad 24 April 2011 malam.

SBY Takut Kehilangan PKS

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya "dimaafkan" dan kembali menyepakati kontrak baru koalisi. Hal ini membuktikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak rela melepas satu pun parpol dalam barisan koalisi.

"Prinsipnya (konflik) ini memperlihatkan dampak dari koalisi tambun. Dan SBY tetap takut melepas mitra koalisi. Dia takut kehilangan sekian persen dari koalisinya," kata pengamat politik Yunarto Wijaya kepada okezone, Selasa (19/4/2011).

Yang terjadi kemudian, kontrak koalisi terus direvisi, diperbaharui dan disesuaikan dengan keinginan pemerintah. Hal ini, menurut Toto, berpotensi menimbulkan konflik ke depannya.

Makin Sering Dihantam, PKS Bisa Makin Kuat

INILAH.COM, Jakarta - Berbagai masalah dan serangan politik yang dialami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah ujian kenaikan tingkat untuk menjadi partai besar.

Seperti PDIP dan Partai Golkar yang saat ini masuk tiga besar partai nasional telah melalui berbagai onak dan duri. Begitu juga PPP yang sempat menjadi partai besar setelah menapaki berbagai ujian.

"PDIP dan PPP pernah merasakan ujian yang lebih berat pada masa Orde Baru, Golkar juga pernah coba dibubarkan oleh Gus Dur. Itu semua ujian untuk mematangkan mental dan ideologi partai," ujar peneliti Indo Barometer Abdul Hakim kepada, Kamis (14/4/2011).

BK-DPR Minta Yusuf Supendi Perkuat Bukti

“SMS Pak Nudirman itu telah menunjukkan bahwa BK makin yakin. Kami tunggu waktu saja.”

Deklarator PKS Yusuf Supendi (Antara)

VIVAnews – Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Nudirman Munir, meminta Yusuf Supendi, salah satu deklarator Partai Keadilan (kini PKS) untuk memperkuat alat bukti untuk memperkuat laporan dia tentang dugaan pelanggaran etika dan akhlak Presiden  PKS, Luthfi Hasan, sebagai anggota DPR.

Permintaan Nudirman kepada Yusuf disampaikan melalui pesan singkat, baru-baru ini. Isi pesan Nudirman yang ditunjukkan Yusuf kepadaVIVAnews, Kamis, 14 April 2011 itu, berbunyi: “Sehubungan dengan informasi yang kami dapat mohon agar bukti pembicaraan SMS yang sebanyak 140 halaman bisa kami dapat. Satu dan lain hal untuk menambah keyakinan kami bahwa memang ada kode etik yang dilanggar.”

Berkas yang diinginkan Nudirman, yakni berupa hasil print out alat bukti dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

PKS Harus Mampu Mengembalikan Citra

Bandung - Banyaknya kasus yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan ini, membuat pengurus partai tersebut harus mampu mengembalikan citra.

Menurut guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf, apa yang menimpa PKS akhir-akhir ini akan berpengaruh terhadap pencitraan partai. Untuk itu PKS perlu kerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Hal itu tergantung dari para kadernya untuk membangun kembali citra mereka,” tutur Asep saat dihubungiINILAH.COM Rabu (13/4/2011).

Menurutnya, perlu kesanggupan dan kemampuan para kader PKS untuk tidak mentolerir kejadian-kejadian serupa terjadi lagi di tubuh partai mereka.

“Kalau tidak, kekuatan PKS akan mengendur, karena masyarakat akan menilai PKS sama saja dengan partai lainnya,” jelas Asep.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengibaratkan apa yang dialami PKS saat ini seperti pepatah ‘Sudah Jatuh Ketimpa Tangga’. Rangkaian kasus dan permasalahan yang mendera partai ini sedikit banyak akan berimplikasi kepada Pemilu 2014.

Setelah Arifinto PKS, Adakah Episode Lanjutannya?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dirundung malang. Sepanjang 2010-2011, elite-elite partai berasas Islam itu dilanda berbagai persoalan dan serangan politik.

Dimulai dari jeratan hukum yang dituduhkan kepada vokalis anggota FPKS yang juga inisiator hak angket skandal Bank Century, Misbakhun, kemudian berlanjut dengan beredarnya video mesum yang seolah-olah mirip Sekjen PKS Anis Matta.

Lalu serangan berlanjut dari pendiri Partai Keadilan (kini PKS) Yusuf Supendi yang menuding Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq melakukan berbagai pelanggaran kode etik DPR dan juga mengelolaan dana partai. Luthfi dilaporkan Yusuf ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan juga Komnas HAM.

PKS Minta Berunding Sebelum Teken Kontrak Koalisi

Okezone5:08 wib

   Email

DENPASAR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak dilakukannya negosiasi antar parpol pendukung koalisi, sebelum penandatanganan kontrak baru koalisi.

Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, menilai komunikasi politik di antara parpol di Setgab Koalisi, lebih penting dilakukan sebelum berbicara soal kontrak ulang koalisi. Namun jika akhirnya harus ada kontrak baru, semestinya semua parpol diajak komunikasi.

"Sampai saat ini belum ada komunikasi, makanya harus dibuka dulu negosiasinya baru bicara kontrak politik," kata Fahri di sela-sela kunjungan Komisi III ke Kejaksaan Tinggi Bali, di Denpasar, Rabu (13/04/2011).

Dengan begitu, semua parpol tidak bisa tiba-tiba disuruh menanadatangani kontrak baru, tanpa lebih dahulu ada komunikasi dan negosiasi. "Kalau seperti itu, ujug-ujug disuruh teken, jelas tidak benar," ucap mantan aktivis KAMMI tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Sekertariat Gabungan Syarif Hasan, mengatakan revisi kontrak koalisi telah disiapkan yang merupakan hasil evaluasi terhadap partai pendukung koalisi. Revisi kontrak dimaksud untuk memperkuat koalisi bukan hanya di tingkat eksekutif namun juga di parlemen.

Meski usulan revisi kontrak koalisi telah digulirkan Partai Demokrat, namun menurut Fahri, sejatinya tidak diperlukan. Hal itu diperkuat dengan pernyataan SBY yang telah menekankan, jika kontrak baru itu tidak diperlukan.

Fahri mempertanyakan logika yang dibangun terkait usulan kontrak baru itu yang dinilai janggal. Pasalnya, partai politik pendukung koalisi, sama sekali tidak diberi ruang untuk melakukan negosiasi.

"Saya kira tidak perlulah ada kontrak baru koalisi,” tukasnya

PKS: SBY Tak Beri Tenggat Waktu Teken Kontrak Koalisi

Polkam / Rabu, 13 April 2011 13:14 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah memberikan

tenggat waktu untuk menandatangani kontrak koalisi baru. PKS sejauh ini belum meneken draft kontrak baru tersebut.

Anis membenarkan, partainya sudah menerima draft tersebut. Tapi bagaimana sikap PKS tergantung Majelis Syuro PKS. "Untuk mendatangani atau tidak, diserahkan ke Majelis Syuro PKS," kata Anis di DPR/MPR RI, Rabu (13/4).

anismata : kasus Arifinto bakal mendongkrak suara pks

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin pihaknya akan mendulang suara di Pemilu 2014 mendatang. Kasus Arifinto diprediksi tidak akan mempengaruhi elektabilitas PKS.

"Saya yakin apa yang dilakukan Arifinto akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PKS di 2014 mendatang," ujar Sekjen PKS, Anis Matta saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).

Menurut Anis, hal tersebut sangat diyakini karena masyarakat menyaksikan dua hal, pertama sistem orang PKS bekerja dengan sangat efektif. Sistem itu ditunjang dan didukung tanggung jawab moral yang tinggi oleh tokoh-tokoh PKS.

"Saya percaya momentum ini akan memberikan mailstone penting bagi peningkatan suara PKS di 2014," tandasnya

PKS: Arifinto Orang Baik

MEDIA INDONESIA/MOHAMAD IRFAN

Arifinto, anggota DPR dari Fraksi PKS kepergok kamera pewarta foto Media Indonesia Mohamad Irfan tengah melihat konten porno dari komputer tabletnya di tengah Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyambut baik langkah politisinya, Arifinto, untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR. Namun, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, fraksi tetap melihat sosok Arifinto sebagai orang baik-baik.

Abdul menegaskan, fraksi sangat menghargai langkah "jantan" Arifinto menanggapi peristiwa yang dialaminya pada Jumat lalu. Menurutnya, ini tentu dilakukan Arifinto untuk menjaga nama baik konstituen, partai, dan juga citra DPR sendiri."Sepanjang pengetahuan kami, beliau orang yang baik dan tak pernah diketahui sebelumnya melakukan hal-hal yang seperti disangkakan sekarang," katanya di Gedung DPR, Jakarta, kepadaKompas.com, Senin (11/4/2011).

"Kami hargai dan ini tradisi yang baik. Padahal, kasusnya sendiri masih debatable. Kami sesalkan ini terjadi. Namun, ini tradisi yang baik dan perlu dihargai. Kami apresiasi sikap gentle dan tanggung jawab beliau," ujarnya.

3 jawaban yang membuktikan allah itu ada

assalamualaikum.wr.wb

berikut kisah buat menginspirasi orang yang sering berhadapan dengan orang Atheis(tidak percaya akan adanya tuhan)

Ada seorang pemuda yang lama menjalani pendidikan di luar negeri namun tidak pernah belajar agama Islam, kini kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah ia diminta kedua orang tuanya untuk belajar agama Islam, namun ia memberi syarat agar dicarikan guru agama yang bisa menjawab 3 pertanyaan yang selama ini mengganjal dihatinya. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan orang tersebut, seorang kyai dari pinggiran kota.

Pemuda : “Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanya an saya?“

Kyai : “Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab pertanyaan anda.“



Pemuda : “Anda yakin? Sedangkan Profesor di Amerika dan banyak orang yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.“

Pernyataan Lengkap Arifinto Mundur dari DPR

Jakarta - Dengan membacakan secarik kertas, anggota Fraksi PKS yang kepergok nonton video porno saat sidang paripurna, Arifinto, menyatakan mundur sebagai anggota DPR. Arifinto akan fokus meningkatkan kualitas dirinya.

Arifinto menggelar jumpa pers didampingi anggota Fraksi PKS Abdul Hakim dan seorang staf Hartono di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011). Tak ada tanya jawab dalam konferensi pers itu.

Berikut isi lengkap pernyataan yang dibacakan Arifinto:

MENKOMINFO MINTA PKS-DPR TINDAK TEGAS ARIFINTO

Bandung, 11/4 (ANTARA) - Menkominfo Tifatul Sembiring mengusulkan agar PKS menindas tegas terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PKS Arifinto, yang kepergok sedang melihat gambar porno di Ipad miliknya saat sedang mengikuti sidang paripurna.

"Saya mengusulkan PKS menindas tegas, tidak main-main. Ini (kasus Arifinto) masalah yang mencoreng tidak hanya PKS tapi juga DPR," kata Tifatul Sembiring di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin.

Tifatul mengatakan, saat ini Dewan Syariah DPP PKS sedang menyidangkan perkara Arifinto.

"PKS sedang menyidangkan yang bersangkutan, Dewan Syariah pusat akan mengambil tindakan atas tindakan yang bersangkutan," ujar Mantan Presiden PKS tersebut.

PKS Belum Tahu Kontrak Koalisi yang Baru

 

  Rabu, 06 April 2011 | 19:08 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq mengaku belum menerima draf kontrak koalisi partai-partai yang baru. "Saya belum tahu.  jadi belum bisa komentar apa-apa," kata dia kepada Tempo, Rabu 6 April 2011.


Karena belum menerima draf baru tersebut, Lutfi belum bisa memastikan apakah ada perubahan isi antara kontrak koalisi yang lama dan baru partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. "Nanti saya cek dulu, kalau memang ada yang baru,"ujarnya.

PKS Belum Teken Kontrak Koalisi yang Baru

 

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menandatangani kontrak koalisi baru yang disiapkan oleh PD. PKS belum mau menandatangani sebelum ada evaluasi koalisi yang konkret.

"Drafnya belum kita terima, jadi kita belum bisa menindaklanjuti," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Rabu (6/4/2011).

Anis menuturkan, PKS akan mengambil sikap setelah menerima draf kontrak koalisi yang baru. PKS akan menggelar rapat internal menyikapi hal tersebut.

"Nanti kalau draf sudah kami terima, kami akan membahas di Majelis Syuro PKS," jelasnya.